Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto setuju mengguyur anggaran ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun mendatang. Anggaran besar tersebut akan dipakai untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis di IKN.
“Tentu sekali lagi nanti akan dibagi dalam tahapan-tahapan yang harus dikawal dengan ketat. Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif dan juga untuk yudikatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (21/1/2025).
Di tempat yang sama Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan arahan Prabowo untuk menyelesaikan beberapa proyek di IKN dalam kurun waktu 2025-2029. Dengan anggaran Rp 48,8 triliun ada beberapa proyek di IKN yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan.
“Untuk penyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2, karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2,” sebutnya.
“Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara, itu dari APBN,” tuturnya.
Di samping itu, Basuki menjelaskan ada juga beberapa proyek di IKN yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU tengah dalam pembangunan yaitu jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 Km di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).
“Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan ground breaking yang ke-9, ini kami mohon tadi, kami laporkan kepada Bapak Presiden, untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” sebutnya.
Dengan ini, Basuki optimistis Ibu Kota Indonesia siap dipindahkan secara politik ke IKN dari Jakarta.
“Jadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih,” tegasnya.
