NUSANTARA, KOMPAS.com – Lanskap geopolitik Indonesia memasuki babak krusial saat roda kendaraan taktis Maung Garuda melintasi aspal mulus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 12 hingga 13 Januari 2026, bukan sekadar kunjungan kerja rutin seorang kepala negara. Peristiwa ini merupakan artikulasi politik yang mendalam sekaligus penegasan doktrinal bahwa transisi kepemimpinan nasional membawa misi keberlanjutan bagi pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional.
Penekanan pada aspek keberlanjutan ini dikonfirmasi secara lugas oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Menurutnya, kehadiran Presiden di lapangan memberikan legitimasi moral dan operasional yang sangat dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Saya mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam kunjungan kerja Beliau ke IKN sebagai penegasan komitmen pemerintah untuk mengawal keberlanjutan Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Basuki, seperti diwartakan Antara, Selasa (13/1/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa IKN merupakan amanat nasional yang diatur secara konstitusional dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Kunjungan ini menyoroti pergeseran fokus pembangunan dari sekadar pengadaan infrastruktur fisik menuju penguatan pilar-pilar kebangsaan. Hal ini terefleksi dengan jelas saat Presiden Prabowo memprioritaskan peninjauan lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara. Bagi seorang pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan kedisiplinan yang kuat, pembangunan sumber daya manusia dipandang sebagai fondasi eksistensial bagi ibu kota masa depan.
Basuki menekankan bahwa langkah ini adalah wujud perhatian negara terhadap penguatan pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda yang nantinya akan mengisi struktur birokrasi dan kepemimpinan di pusat pemerintahan baru tersebut. Catatan Kritis Namun, restu dan dukungan ini tidak datang tanpa catatan kritis. Presiden Prabowo menunjukkan ketelitian manajerialnya dengan memberikan sejumlah instruksi serta koreksi teknis. Perhatian khusus diberikan pada desain dan aspek fungsionalitas kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Koreksi ini menjadi penting agar pembangunan tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga ketepatan fungsi dan estetika yang mencerminkan martabat bangsa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan, Presiden secara spesifik meminta Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan IKN sebagai “Ibu Kota Politik” yang ditargetkan tuntas pada tahun 2028. “Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai pada tahun 2028,” ujar Prasetyo Hadi.
Penekanan ini menunjukkan bahwa target 2028 merupakan tenggat waktu krusial di mana orkestrasi kekuatan politik nasional secara formal diharapkan telah bermuara sepenuhnya di Kalimantan. Koreksi desain yang diberikan Presiden diharapkan mampu mengoptimalkan efisiensi pemerintahan tanpa mereduksi nilai-nilai kebhinekaan yang diusung oleh konsep desain awal. Keberlanjutan Lingkungan Di sisi lain, dimensi teknologis dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi fokus utama dalam diskursus pembangunan ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan pemaparan komprehensif mengenai visi smart city yang diusung. IKN dirancang bukan hanya sebagai etalase teknologi mutakhir, melainkan sebagai ekosistem kota cerdas yang terintegrasi secara holistik dengan alam.
AHY menegaskan bahwa “IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat kepada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras.” Kehadiran rombongan menteri yang mencakup lintas sektor, mulai dari Menteri PU Dody Hanggodo, Menlu Sugiono, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menunjukkan adanya mobilisasi kabinet yang masif untuk mendukung percepatan ini. Peninjauan yang dilakukan hingga malam hari ke Istana Negara, Paviliun Presiden, hingga Kantor Sekretariat Kabinet menunjukkan bahwa pemerintah sedang memastikan kesiapan infrastruktur inti dapat berjalan selaras dengan rencana tata kelola pemerintahan yang baru.
Peninjauan menyeluruh terhadap sistem pendukung kehidupan kota, mulai dari manajemen energi hingga ketersediaan fasilitas publik, menjadi parameter utama sebelum IKN secara resmi dioperasikan sebagai pusat administrasi negara.
